PURWAKARTA ,Gemanusa7.com-10 September 2025
Menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana bagi 31 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) skala kecil dengan nilai proyek mencapai Rp2,265 terhadap sejumlah pejabat Dinas Peternakan dan Perikanan Purwakarta Jawa Barat.
Dewan Pimpinan Daerah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPD RAJAWALI) Purwakarta menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasis dugaan korupsi tersebut, jika terbukti, mencoreng upaya panjang yang telah kita dedikasikan untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. “Kami tidak bisa mentolerir praktik korupsi sekecil apapun. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan penghamburan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.” Tutur Nana Cakrana Ketua DPD RAJAWALI Purwakarta
Lebih lanjut, DPD RAJAWALI menyerukan agar proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. “Kebenaran harus diungkap seutuhnya. Siapapun yang terlibat, tanpa memandang jabatan atau kedudukannya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegas Nana
Selain itu, DPD RAJAWALI mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pengadaan barang dan jasa. “Perlu ada pembenahan sistemik untuk menutup celah-celah korupsi. Pengawasan harus diperketat, dan transparansi harus diutamakan”.Imbuhnya
RAJAWALI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. “Kami akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif demi terciptanya tata kelola yang baik dan akuntabel,” pungkas orang nomor satu di DPD RAJAWALI Purwakarta
Kasus ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya korupsi, serta bersama-sama membangun Indonesia yang bersih dan maju.
Penulis : TIM RAJAWALI
Sumber : DPD RAJAWALI Purwakarta
(Gn7.c-)